Ombudsman RI Angkat Jempol Pelayanan Publik di Muratara, Kini Sudah Lebih Baik dari Sejumlah Daerah di Sumsel
MURATARA – Ombudsman Republik Indonesia angkat jempol terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sekarang ini.
Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu saat menghadiri rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Bina Praja Pemkab Muratara, Rabu 4 September 2024.
Bahkan, Ombusman mengakui bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muratara kini sudah lebih baik dari sejumlah kabupaten/kota di Sumsel, salah satunya daerah tetangga Lubuklinggau.
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Muratara mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bersama Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan.
Hadir pada kegiatan ini perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Muratara.
Rapat koordinasi ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga pengguna layanan terus dapat terlayani dengan baik.
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu yang hadir langsung dan sekaligus sebagai narasumber dalam rapat ini.
Dia menyampaikan penyelenggaraan pelayanan akan mempermudah pengguna layanan untuk mengakses seluruh layanan pada satu tempat pelayanan terpadu.
“Sebelum kami hadir di ruangan rapat ini tadi pagi kami sudah berkunjung ke Puskesmas Karang Jaya kami melihat pelayanan di situ sudah sangat baik,” kata Suganda yang pernah menjadi Staf Ahli di Kabupaten Musi Rawas.
Pria yang pernah menjadi Pj Gubernur Bangka Belitung itu menuturkan Ombusman merupakan instansi yang paling banyak menerima laporan dari masyarakat di seluruh Indonesia.
Pemerintah pusat maupun daerah terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pelayanan publik yang prima memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antar lembaga, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja karena pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari hadirnya pemerintah melalui pelayanan publik yang berkualitas. (*)
