Bawaslu Muratara Rakor Persiapan Pengawasan Hadapi Masa Kampanye Melalui Media Massa dan Medsos
MURATARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengawasan menghadapi kampanye Pilkada Muratara 2024 melalui media sosial, media massa dan media elektronik.
Rakor dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 18-20 September 2024 di Hotel Dewinda kota Lubuklinggau.
Rakor dibuka oleh Vita Novalia Arifin, Anggota Bawaslu Muratara Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
Turut hadir saat pembukaan perwakilan Bawaslu Sumsel, perwakilan Panwascam, Polres Muratara, Dandim 0406 MLM, perwakilan kejaksaan, perwakilan LO tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Muratara dan tamu lainnya yang terundang.
Rakor kali ini menghadiri narasumber dari Diskominfo Muratara, pimpinan media Linggau Pos dan akademisi UNPARI Kota Lubuklinggau.
Sementara peserta rakor yakni Panwascam, Perwakilan LO tiga paslon dan beberapa perwakilan media massa di Muratara.
Saat membuka kegiatan, Vita Novalia Arifin meminta kepada semua peserta untuk mengikuti kegiatan rakor dengan sportif, tidak meninggalkan kegiatan sampai selesai.
Karena tujuan dilaksanakannya rakor ini untuk memastikan kerja yang akan dilakukan para pengawas tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan merupakan tanggung jawab bersama, untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan sukses dan harapannya Muratara zero konflik.
“Kita melihat secara langsung dengan dinamika yang terjadi saat ini, termasuk di dunia maya terkait Pilkada ini,” ungkap Vita.
Media sosial ini tidak terbatas, karena jangkauan luas, semua masyarakat bisa mengakses dengan cepat.
Bawaslu sedikit kesulitan melakukan verifikasi, cross check potensi kerawanan di dunia maya.
“Upaya kami, mengharapkan peran media dengan memberi isu-isu potensi kerawanan. Karena tidak semua isu kerawanan yang bisa kami akses,” harapan.
Kemudian jika selama Pilkada diduga ada pelanggaran ia menegaskan Bawaslu tetap akan memproses, dengan melakukan cross check dan mengumpulkan bukti pendukung.
Selain meminta dukungan semua elemen masyarakat, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Diskominfo jika ada akun anonim.
“Atau kita kenal bodong yang menyebar fitnah dan sejenisnya, agar dilakukan takdown,” katanya. (*)
