Paripurna LKPJ 2023 DPRD Muratara Soroti Molornya Pembayaran SPH
MURATARA – Dua fraksi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara, provinsi Sumsel soroti molornya pembayaran SPH proyek.
Kedua fraksi itu yakni fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Nasional Amanat Kebangkitan (Nasaki).
Keduanya menilai pemerintah daerah saat ini lambat soal pembayaran SPH. Mereka kwartir dan menuding bakal terjadi SPH jilid dua.
Pernyataan itu di sampaikan kedua fraksi pada paripurna DPRD Kabupaten Muratara pada agenda pandangan akhir LKPJ 2023.
Perwakilan fraksi Gerindra di sampaikan M Ali menegaskan pemerintah saat ini lambat membayar SPH. Sementara tidak lama lagi akan ada Pilkada dan Pilgub.
“Saya dan teman-teman yang lain kwatirkan adalah terjadinya SPH jilid dua,”kata Ali pada rapat paripurna DPRD.
Ia meminta agar ada penyelesaian persoalan SPH, mengingat pembayaran tersebut mesti dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.
“Ini sudah akhir jabatan. Kami mohon kerjasamanya agar ada pembayaran,”harapannya.
Ia mengatakan pemerintah tidak serius soal Surat Pengakuan Hutang (SPH). Terbukti didalam KUA-PPAS Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan.
Pada hal SPH merupakan hutang Pemerintah Daerah (Pemda) dan menjadi tanggung jawab serta harus dibayar karena bukan hutang individu, akan
Dikesempatan yang sama Fraksi Nasional amanat kebangkitan (nasaki) yang di sampaikan Masturo juga menyoroti lambat pembayaran hutan kepada kontraktor.
“Kami meminta ada penyelesaian terhadap persoalan itu. Hutang SPH sudah lama dan belum juga selesai,”ujarnya.
Disisi lain Bupati Muratara H Devi Suhartoni pada pandangan akhirnya di sidang paripurna DPRD Kabupaten Muratara menyampaikan yang lain.
Bahkan dirinya tidak menanggapi persoalan permintaan dua fraksi itu. Bupati mala meminta pemerintah dan stacholder lainnya memberikan apresiasi terhadap bank Sumsel Babel.
“Karena Sumsel Babel, bank kebanggaan di Sumatera Selatan,”kata Bupati singkat
